Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Rumah memiliki peran sebagai fondasi bagi rasa aman, kesejahteraan, dan masa depan sebuah keluarga. Namun, bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang telah berdiri belum tentu berarti memiliki kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang ditempati.

Di Indonesia, persoalan legalitas hunian masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Tidak sedikit keluarga yang tinggal bertahun-tahun di rumah sendiri tanpa sertifikat hak milik yang sah, sehingga rentan menghadapi sengketa lahan, kesulitan mengakses pembiayaan, hingga keterbatasan dalam meningkatkan nilai ekonomi aset yang mereka miliki. Karena itu, kebijakan pemerintah menggratiskan sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya memperluas keadilan sosial.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perumahan tidak berhenti pada penyediaan rumah fisik semata. Pemerintah mulai melihat bahwa kepemilikan hunian harus disertai kepastian hukum agar rumah benar-benar menjadi aset yang memberikan rasa aman sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam kondisi demikian, program sertifikasi gratis memiliki makna strategis. Sertifikat menjadi instrumen perlindungan hukum yang memastikan masyarakat kecil memiliki hak yang jelas atas tempat tinggalnya, serta menjamin keberlanjutan hak kepemilikan mereka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi gratis merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak lagi dibebani oleh biaya pengurusan sertifikat.

Menurut Ara, sasaran program tersebut mencakup masyarakat yang menerima bantuan perumahan pemerintah, rumah-rumah swadaya masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok lain yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak rumah rakyat yang memiliki status hukum yang jelas sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pemiliknya.

Langkah tersebut menunjukkan perubahan paradigma dalam pembangunan sektor perumahan. Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada jumlah rumah yang dibangun, padahal aspek legalitas memiliki arti yang sama pentingnya. Rumah yang telah bersertifikat memberikan rasa tenang karena kepemilikannya diakui negara dan terlindungi secara hukum.

Di sisi lain, kepastian hukum juga memiliki implikasi ekonomi yang besar. Sertifikat tanah dapat menjadi aset produktif yang membuka akses terhadap pembiayaan formal apabila diperlukan, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah rumah. Dengan demikian, manfaat program ini tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan keluarga.

Komitmen tersebut diperkuat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Ia menjelaskan bahwa sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak lagi menghadapi hambatan biaya maupun prosedur dalam memperoleh sertifikat tanah dan rumah yang mereka tempati.

Nusron menekankan bahwa legalitas tanah merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional yang berkeadilan. Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan tanah akan mengurangi potensi konflik agraria sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap aset yang dimiliki.

Kolaborasi lintas kementerian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Pembangunan fisik, pembiayaan, hingga legalitas harus berjalan secara bersamaan agar manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat secara utuh.

Pendekatan itu juga sejalan dengan kebutuhan pembangunan perkotaan maupun pedesaan yang semakin kompleks. Pertumbuhan kawasan permukiman harus diikuti sistem administrasi pertanahan yang tertib agar tidak memunculkan persoalan hukum di kemudian hari. Dengan basis data kepemilikan yang semakin lengkap, pemerintah pun memiliki pijakan yang lebih kuat dalam merancang kebijakan tata ruang dan pembangunan permukiman.

Telah banyak diulas dalam berbagai kajian mengenai program sertifikasi lahan bagi MBR, kepastian hukum atas rumah memiliki dampak sosial yang luas. Keluarga yang merasa aman terhadap status kepemilikan rumah cenderung lebih percaya diri untuk berinvestasi pada pendidikan anak, memperbaiki kualitas tempat tinggal, maupun mengembangkan usaha keluarga. Artinya, manfaat sertifikasi turut membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan.

Di tengah kebutuhan hunian yang terus meningkat, kebijakan sertifikasi gratis menjadi pelengkap penting bagi berbagai program penyediaan rumah rakyat yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya diukur dari banyaknya unit yang dibangun, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka miliki.

Dengan demikian, rumah yang layak akan memberikan manfaat optimal apabila diiringi jaminan kepemilikan yang sah. Melalui sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah menghadirkan harapan baru bahwa setiap keluarga tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum yang menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera. Dengan kepastian hukum tersebut, rumah rakyat benar-benar dapat menjadi titik awal bagi terwujudnya kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi