Oleh: Reinaldi Satria *)
Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap diwarnai oleh pernyataan tajam dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI), masyarakat sering kali disuguhi narasi yang seolah-olah menggambarkan kondisi bangsa dalam keadaan genting. Namun, jika kita bersedia menanggalkan kacamata partisan dan melihat lebih dalam pada data objektif, gambaran yang muncul justru sangat kontras. Indonesia saat ini tidak sedang berjalan di tempat, apalagi mundur; sebaliknya, bangsa ini sedang melakukan akselerasi besar dalam berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi fondasi kemandirian nasional.
Salah satu poin yang paling sering menjadi sasaran kritik oposisi adalah stabilitas ekonomi dan pengelolaan fiskal. Tudingan bahwa APBN kita berada dalam posisi rawan akibat beban subsidi BBM dan utang negara adalah klaim yang tidak didukung oleh realitas di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menegaskan bahwa ketahanan fiskal Indonesia saat ini berada pada salah satu titik terkuatnya. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai instrumen mitigasi terhadap fluktuasi harga energi global. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun harga minyak dunia mengalami dinamika, pemerintah tetap berhasil mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar guna menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dan menengah. Langkah ini menunjukkan bahwa tuduhan oposisi mengenai kerapuhan ekonomi hanyalah spekulasi tanpa data.
Beralih ke program sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering kali dicap oleh oposisi sebagai kebijakan yang tidak objektif dan bersifat populis. Kritik ini jelas menutup mata terhadap dampak transformatif jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga memasuki kuartal kedua tahun 2026 ini, program MBG telah menjangkau hampir 60 juta anak di seluruh pelosok negeri. Dadan menekankan bahwa operasional program ini didukung oleh ribuan SPPG yang dikelola dengan standar akreditasi tinggi. Evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tidak hanya menjadi makanan, tetapi menjadi investasi kecerdasan bagi generasi masa depan.
Di sektor ekonomi rakyat, narasi oposisi yang menyebutkan bahwa ekonomi pedesaan sedang lesu terpatahkan oleh masifnya pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menaruh perhatian besar pada sektor ini dengan target mengaktifkan puluhan ribu unit Kopdes sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan motor penciptaan lapangan kerja bagi pemuda di desa melalui pengembangan unit usaha produktif berbasis potensi lokal. Ferry menambahkan bahwa klaim stagnasi ekonomi desa yang sering didengungkan pihak luar bertentangan dengan fakta di lapangan, di mana ribuan wirausaha baru muncul melalui ekosistem koperasi yang lebih modern dan inklusif ini.
Sementara itu, kedaulatan energi melalui hilirisasi nasional juga menjadi medan tempur opini. Oposisi kerap mempertanyakan manfaat hilirisasi, namun data investasi menunjukkan hal sebaliknya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara konsisten memaparkan bahwa kebijakan hilirisasi minerba adalah kunci utama bagi Indonesia untuk naik kelas dan keluar dari jebakan pendapatan menengah. Airlangga menjelaskan bahwa industrialisasi di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah komoditas kita berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah. Laporan strategis tahun 2026 memperkuat posisi ini dengan menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi impor mulai berkurang seiring dengan berkembangnya industri pengolahan dalam negeri yang juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal.
Di bidang tata kelola dan penegakan hukum, tudingan bahwa reformasi antikorupsi mengalami pelemahan adalah narasi yang menyesatkan publik. Pemerintah justru sedang melakukan reformasi sistemik yang jauh lebih fundamental daripada sekadar penindakan di permukaan. Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan langkah tepat dalam mendigitalisasi pengawasan administrasi negara. Transparansi yang dibangun melalui sistem digitalisasi arsip nasional akan menutup ruang bagi praktik lancung sejak dari tahap perencanaan anggaran.
Data survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan tetap stabil dan tinggi di angka 74,9% – 79,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam analisisnya menyampaikan bahwa tren kepuasan ini berakar pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan konsistensi pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok. Masyarakat saat ini lebih cerdas dalam menyaring informasi. Masyarakat lebih percaya pada apa yang mereka rasakan langsung daripada narasi-narasi spekulatif di media.
Setiap langkah yang diambil pemerintah saat ini memiliki benang merah yang sama, yaitu keberanian untuk melakukan perubahan struktural demi kedaulatan bangsa. Barisan oposisi seharusnya tidak terjebak dalam retorika yang hanya bertujuan mendelegitimasi tanpa menyodorkan alternatif solusi yang berbasis data. Dalam iklim demokrasi yang sehat, kritik adalah hal yang lumrah, namun kritik yang menyesatkan dan bertentangan dengan realitas lapangan justru akan merugikan publik. Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar, dan optimisme yang dibangun oleh fakta lapangan ini jauh lebih berharga daripada narasi kosong yang tidak memiliki dasar.
*) Pengamat Kebijakan Publik
