Oleh: Marta Yikwa*

Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tuduhan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) secara sistematis di Papua. Melalui hak jawab dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap laporan dugaan pelanggaran HAM yang kredibel tetap ditanggapi secara serius melalui mekanisme hukum nasional dan lembaga independen, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia tidak mengabaikan persoalan HAM, sekaligus menolak penyederhanaan persoalan Papua melalui tuduhan sepihak yang tidak menggambarkan keseluruhan kondisi di lapangan.

Pernyataan Indonesia menjadi penting karena isu Papua kembali diangkat oleh perwakilan Kepulauan Solomon dan Vanuatu dalam forum internasional. Kedua negara tersebut menyampaikan perhatian terhadap situasi keamanan dan HAM di Papua serta mendorong keterlibatan internasional. Namun, Indonesia meminta masyarakat internasional melihat persoalan tersebut secara utuh, objektif, dan berdasarkan fakta. Situasi Papua tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas keamanan yang juga ditandai oleh kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dalam beberapa peristiwa yang disampaikan Indonesia di forum PBB, warga sipil menjadi korban serangan kelompok bersenjata, termasuk aparatur sipil negara yang sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat, pengemudi angkutan bahan pokok, serta perempuan dan anak-anak yang menjadi korban penyanderaan dan penculikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan HAM di Papua memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar relasi antara pemerintah dan masyarakat. Hak untuk hidup aman, memperoleh pelayanan publik, bekerja, mendapatkan pendidikan, menikmati layanan kesehatan, serta menjalankan aktivitas ekonomi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemenuhan HAM. Karena itu, perlindungan masyarakat dari ancaman kekerasan bersenjata juga merupakan bagian penting dari agenda kemanusiaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan seluruh warga negara, sementara proses penegakan hukum tetap harus dilaksanakan secara terukur, adil, dan sesuai ketentuan nasional serta kewajiban internasional Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta turut menilai bahwa perhatian negara-negara Pasifik terhadap Papua merupakan sesuatu yang dapat dipahami mengingat adanya keterikatan historis dan kebudayaan dalam rumpun Melanesia. Namun, menurutnya, perhatian tersebut harus dibangun berdasarkan informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sukamta juga menilai bahwa penyampaian tuduhan tanpa dasar informasi yang memadai berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman mengenai kondisi Papua sekaligus memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara.

Pandangan tersebut sejalan dengan langkah DPR RI yang menawarkan penguatan diplomasi parlementer. Komisi I DPR RI menyatakan kesiapan untuk mengundang parlemen dan pemimpin Kepulauan Solomon berkunjung langsung ke Papua. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak memilih menutup diri dari perhatian internasional. Sebaliknya, Indonesia dapat membuka ruang dialog agar pihak luar memperoleh kesempatan melihat secara langsung perkembangan penegakan hukum, perlindungan HAM, serta pembangunan yang berlangsung di Papua. Pendekatan semacam ini lebih konstruktif dibandingkan pertukaran tuduhan melalui forum internasional.

Pembangunan Papua juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari pembicaraan mengenai HAM. Pemenuhan hak dasar masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas, energi, dan kesempatan ekonomi. Komisi I DPR RI menilai bahwa pembangunan inklusif merupakan instrumen penting dalam memastikan masyarakat Papua memperoleh hak-hak dasarnya. Pemerintah terus mendorong pembangunan hingga wilayah pedalaman dan pelosok, termasuk melalui penyediaan infrastruktur serta berbagai program pendidikan dan pelayanan publik.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran HAM tetap memperoleh mekanisme pemeriksaan yang kredibel. Pernyataan Tenaga Ahli Menteri HAM Bidang Perdagangan Orang dan HAM Berat Gabriel Goa mengenai dugaan penggunaan warga sipil sebagai tameng oleh oknum aparat menunjukkan bahwa isu perlindungan masyarakat sipil harus tetap menjadi perhatian. Informasi tersebut, sebagaimana disampaikan Gabriel, perlu ditempatkan dalam mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar setiap dugaan memperoleh kejelasan berdasarkan fakta, bukan berkembang menjadi tuduhan yang tidak terverifikasi.

Menariknya, perbedaan pandangan mengenai Papua tidak menghalangi hubungan bilateral Indonesia dengan Kepulauan Solomon untuk terus dikembangkan. Pertemuan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Rick Nelson Houenipwela di sela agenda PBB menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat berjalan berdampingan dengan kerja sama. Kedua negara membahas pembangunan, perdagangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Kepulauan Solomon bahkan berencana memperkuat kedutaan mereka di Jakarta untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.

Situasi tersebut menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia terhadap negara-negara Pasifik tidak harus dibangun melalui konfrontasi. Indonesia dapat memperkuat kepercayaan melalui kerja sama konkret, dialog terbuka, diplomasi parlementer, dan diplomasi pembangunan. Pada saat yang sama, Indonesia dapat terus menjelaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tantangan pembangunan dan keamanan yang harus diselesaikan melalui mekanisme nasional.

Dengan demikian, respons Indonesia terhadap tuduhan pelanggaran HAM sistematis di Papua seharusnya tidak dipahami sebagai penolakan terhadap prinsip HAM. Indonesia memiliki ruang untuk terus memperbaiki penegakan hukum, memperkuat perlindungan masyarakat sipil, mempercepat pembangunan, serta membuka dialog dengan negara-negara Pasifik. Pendekatan yang berimbang tersebut akan membuat isu Papua tidak semata-mata menjadi arena pertukaran tuduhan, tetapi menjadi ruang kerja sama untuk memastikan masyarakat Papua memperoleh keamanan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak dasar secara berkelanjutan.

*Penulis merupakan Aktivis perempuan dan pemberdayaan masyarakat Papua