Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai mulai menunjukkan arah transformasi dalam pembangunan nasional. Perubahan tersebut terlihat dari penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan investasi, hingga kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri.

“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan beberapa waktu lalu.

Salah satu perubahan yang disoroti adalah penguatan ketahanan pangan dan energi. Prabowo menyebut pemerintah telah mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan lebih cepat dari target awal. Pada September 2026, Presiden juga menyampaikan Indonesia mulai tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri sejak 1 Juli, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dari sisi ekonomi, transformasi juga dinilai mulai terlihat pada perubahan struktur pertumbuhan. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Fithra Faisal mengatakan investasi mulai semakin berperan dalam menopang perekonomian, di samping konsumsi rumah tangga. Ia melihat kondisi tersebut sebagai indikasi adanya pergeseran struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dari sisi consumption driven, konsumsi kita masih 5 persenan. Tapi sudah mulai ditopang oleh pergerakan dari sisi investasi. Maka kita bisa melihat di situ ada transformasi,” kata Fithra.

Fithra juga menyebut pertumbuhan investasi yang konsisten sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal II 2026 menjadi salah satu indikator perubahan tersebut. Masuknya komitmen investasi dari berbagai negara dinilai membuka ruang bagi pengembangan industri bernilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Transformasi pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menjalankan berbagai program, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, hingga penguatan pendidikan vokasi dan riset. Pemerintah menyebut IPM Indonesia pada 2025 meningkat menjadi 75,90 dari 75,02 pada 2024.

Momentum dua tahun pemerintahan sekaligus menjadi ruang untuk memastikan kebijakan yang telah berjalan dapat terus diperbaiki dan diperluas. Dengan konsistensi pelaksanaan dan koordinasi pusat-daerah, transformasi yang mulai terlihat di berbagai sektor diharapkan semakin kuat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.