Oleh Fathia Amalia )*

Ketahanan ekonomi nasional tidak lahir secara kebetulan. Di tengah dinamika global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta fluktuasi harga komoditas, kemampuan sebuah negara menjaga daya beli masyarakat menjadi indikator penting keberhasilan kebijakan ekonomi. Indonesia pada tahun 2026 menunjukkan bahwa strategi fiskal yang terukur, dukungan terhadap sektor usaha, serta kebijakan stimulus yang tepat sasaran mampu menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi nasional. Berbagai capaian tersebut memperlihatkan bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, melainkan sebagai penyangga utama agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Semester I 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai efektivitas pengelolaan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kondisi APBN tetap sehat dan mampu mempertahankan momentum positif di tengah tekanan ekonomi global. Penerimaan negara yang terus tumbuh melalui sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak menunjukkan bahwa fondasi fiskal Indonesia masih cukup kuat. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus menjalankan berbagai program prioritas tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara.

Lebih dari sekadar mencatat penerimaan yang positif, APBN juga kembali membuktikan fungsinya sebagai instrumen perlindungan terhadap masyarakat. Dalam situasi ketika gejolak eksternal dapat dengan mudah memengaruhi harga kebutuhan pokok maupun biaya hidup, kebijakan fiskal berperan sebagai peredam guncangan. Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi, misalnya, menjadi langkah strategis agar tekanan inflasi tidak secara langsung membebani rumah tangga. Stabilitas harga energi memiliki dampak yang luas karena berpengaruh terhadap biaya distribusi, harga pangan, hingga ongkos produksi berbagai sektor usaha. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga meskipun tekanan dari luar negeri belum sepenuhnya mereda.

Komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara tanpa menaikkan tarif pajak juga mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kepentingan masyarakat. Langkah tersebut memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga agar tidak tertekan oleh tambahan beban ekonomi. Dalam rangka pemulihan dan percepatan pertumbuhan, menjaga iklim usaha yang kondusif sama pentingnya dengan meningkatkan penerimaan negara. Keseimbangan inilah yang menjadi salah satu ciri pengelolaan fiskal yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

Di sisi lain, penguatan sektor usaha UMKM menjadi bukti bahwa strategi menjaga daya beli tidak hanya dilakukan melalui belanja negara, tetapi juga melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp300 triliun untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga pertengahan 2026, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar Rp167 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan produktif terus diperluas sehingga pelaku UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan usaha, mempertahankan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan.

Perhatian pemerintah terhadap UMKM juga memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada sektor-sektor besar. Justru sektor usaha mikro yang menyerap jutaan tenaga kerja menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Ketika akses pembiayaan diperluas, masyarakat memperoleh peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi secara mandiri.

Upaya menjaga daya beli masyarakat juga diperkuat melalui paket stimulus ekonomi pada Semester II 2026. Ekonom Universitas Nusa Cendana, Dr. Rolland E. Fanggidae, menilai stimulus senilai Rp26 triliun merupakan langkah strategis untuk mempertahankan aktivitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dalam kondisi ketika konsumsi masyarakat berpotensi melambat akibat tekanan ekonomi internasional, kehadiran pemerintah menjadi faktor penyeimbang yang menjaga agar roda ekonomi tidak kehilangan momentum.

Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar tetap terjaga, aktivitas perdagangan akan terus berlangsung. Pedagang pasar, pemilik warung, pelaku UMKM, hingga sektor jasa memperoleh manfaat dari tetap beredarnya uang di masyarakat. Inilah efek berganda yang menjadi tujuan utama kebijakan stimulus, yakni memastikan bahwa bantuan pemerintah mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan nilai anggaran yang dikeluarkan.

Sinergi antara APBN yang sehat, stimulus ekonomi yang tepat sasaran, dan penguatan pembiayaan UMKM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mengandalkan satu instrumen dalam menjaga ekonomi nasional. Ketiga kebijakan tersebut saling melengkapi. APBN memberikan ruang fiskal yang memadai, stimulus menjaga konsumsi masyarakat tetap bergerak, sementara KUR memperkuat kapasitas produksi pelaku usaha. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran dalam perekonomian sehingga pertumbuhan dapat berlangsung secara lebih berkelanjutan.

Tantangan ekonomi global kemungkinan masih akan terus berkembang. Namun capaian ekonomi dari pengelolaan APBN, penyaluran stimulus, hingga percepatan KUR menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi ketidakpastian. Sebaliknya, negara hadir menjaga daya beli masyarakat, memperkuat dunia usaha, serta memastikan roda perekonomian nasional tetap bergerak menuju pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi